Oleh: M. Syauqi Asfiya
Anggota Pengurus Besar HMI
Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Bandar Lampung seharusnya tidak berhenti sebagai momentum pergantian kepemimpinan organisasi. Lebih dari itu, kongres perlu menjadi ruang refleksi tentang masa depan kader dan masa depan Indonesia. Jika Indonesia sedang menyiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045, HMI juga harus berani bertanya: kader seperti apa yang dibutuhkan Indonesia dua dekade mendatang?
Pertanyaan itu menjadi penting karena lanskap dunia telah berubah. Artificial intelligence, robotika, bioteknologi, energi baru, ekonomi digital, industri berbasis pengetahuan, dan perubahan geopolitik telah mengubah cara negara bersaing. Keunggulan suatu bangsa tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi semakin ditentukan oleh kualitas manusia, kemampuan riset, inovasi, dan penguasaan teknologi.
Dalam situasi seperti itu, HMI tidak cukup hanya menjadi pabrik aktivis. HMI harus berkembang menjadi salah satu pabrik intelektual, ilmuwan, profesional, entrepreneur, teknolog, dan pemimpin peradaban. Aktivisme tetap penting, tetapi aktivisme tanpa kompetensi akan mudah kehilangan daya transformasinya.
Inilah saatnya HMI memperkuat gagasan HMI Teknokratik. Teknokratik bukan berarti menjadikan HMI organisasi yang kering dari idealisme. Sebaliknya, teknokrasi adalah cara menerjemahkan idealisme menjadi solusi. Kader tidak hanya mampu mengatakan bahwa kemiskinan harus diatasi, tetapi mampu membaca data kemiskinan, menemukan akar masalah, menyusun desain kebijakan, dan mengukur keberhasilannya.
Gagasan tersebut sejalan dengan tantangan pembangunan Indonesia. Bappenas menempatkan produktivitas, inovasi, kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ilmu pengetahuan sebagai bagian penting perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Kajian Bappenas juga menekankan pentingnya pendidikan STEAM—Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics—dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia Indonesia.
Karena itu, kader HMI harus didorong semakin serius memasuki bidang STEM. HMI membutuhkan lebih banyak kader yang menjadi engineer, scientist, dokter, programmer, data scientist, ahli energi, ahli pangan, ahli lingkungan, ekonom, peneliti, profesional industri, dan entrepreneur teknologi. Menjadi seorang ilmuwan yang menemukan solusi untuk persoalan bangsa juga merupakan bentuk pengabdian dan perjuangan.
Orientasi semacam itu bukan berarti HMI harus meninggalkan tradisi sosial-politiknya. Justru tradisi tersebut harus diperkaya dengan kompetensi baru. Jika dahulu kader dituntut mampu membaca buku dan realitas sosial, kini kader juga harus mampu membaca data, algoritma, teknologi, dan perubahan ekonomi global.
Namun, ada satu fondasi yang tidak boleh berubah: tauhid. HMI Teknokratik harus berbeda dari teknokrasi yang semata-mata mengejar efisiensi dan kekuasaan. Tauhid memberikan arah moral bahwa ilmu pengetahuan adalah amanah. Teknologi bukan sekadar alat untuk memperoleh keuntungan, tetapi harus digunakan untuk menghadirkan kemaslahatan manusia.
Di sinilah keunggulan konseptual kader HMI. Kecerdasan harus bertemu dengan iman. Penguasaan teknologi harus bertemu dengan etika. Profesionalisme harus bertemu dengan tanggung jawab sosial. Kader HMI idealnya bukan hanya smart, tetapi juga memiliki integritas. Bukan hanya mampu menciptakan teknologi, tetapi mampu menjawab untuk apa teknologi itu digunakan.
HMI juga harus menghidupkan kembali tradisi riset dan data. Budaya organisasi tidak boleh berhenti pada diskusi dan perdebatan gagasan. Diskusi harus menghasilkan penelitian. Penelitian harus menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan atau inovasi. Dengan demikian, HMI bukan hanya menjadi penghasil wacana, tetapi menjadi produsen pengetahuan.
Setiap cabang HMI bahkan dapat membangun pusat kajian sesuai karakter daerahnya. Cabang di wilayah agraris dapat fokus pada pangan dan pertanian. Wilayah kepulauan dapat mengembangkan kajian maritim. Daerah industri dapat memperkuat kajian manufaktur dan energi. Kota pendidikan dapat mengembangkan riset pendidikan dan teknologi. Dari sinilah HMI dapat membangun ekosistem pengetahuan yang hidup dan relevan.
Tantangan tersebut semakin menarik ketika dikaitkan dengan pertumbuhan kelas menengah Muslim Indonesia. Ketika masyarakat Muslim semakin terdidik dan memiliki daya ekonomi yang semakin kuat, kebutuhan mereka juga semakin kompleks: pendidikan berkualitas, kesehatan, teknologi, kewirausahaan, pekerjaan produktif, ekonomi digital, keuangan syariah, dan konektivitas global. HMI memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan intelektual yang mengawal perkembangan tersebut.
Karena itu, kader HMI harus mampu menjadi jembatan antara Islam dan modernitas. Islam tidak boleh diposisikan berhadapan dengan sains. Sebaliknya, nilai Islam dapat menjadi fondasi etik dalam pengembangan sains dan teknologi. Kader HMI harus mampu menunjukkan bahwa seorang Muslim dapat menjadi ilmuwan kelas dunia tanpa kehilangan identitas dan spiritualitasnya.
Orientasi kader juga harus semakin global. Dunia profesional hari ini tidak mengenal batas geografis seperti sebelumnya. Kader HMI harus menguasai bahasa asing, mengikuti perkembangan riset internasional, membangun jejaring universitas dunia, berkolaborasi dalam penelitian, mengikuti kompetisi global, dan mampu bekerja dalam lingkungan multikultural. Targetnya bukan sekadar menjadi kader terbaik di Indonesia, tetapi menjadi talenta Muslim Indonesia yang diperhitungkan dunia.
Ukuran keberhasilan kaderisasi HMI karenanya perlu diperluas. Jangan hanya bertanya berapa banyak kader yang menjadi pengurus atau politisi. Pertanyaan berikutnya harus: berapa banyak kader yang menjadi doktor, ilmuwan, engineer, dokter, peneliti, entrepreneur, profesional industri, ahli teknologi, diplomat, dan pemimpin perusahaan? Berapa banyak riset kader HMI yang dikutip dunia? Berapa banyak inovasi kader yang menyelesaikan persoalan masyarakat?
Kongres HMI di Bandar Lampung dapat menjadi momentum untuk memulai perubahan tersebut. Kongres tidak harus menghasilkan jargon baru yang segera dilupakan setelah forum berakhir. Yang diperlukan adalah agenda kaderisasi yang konkret: memperkuat STEM, membangun pusat riset, memperluas beasiswa dan pertukaran internasional, mempertemukan kader dengan dunia industri, serta membangun jejaring profesional dan akademik global.
Pada akhirnya, Indonesia Emas 2045 membutuhkan manusia Indonesia yang beriman sekaligus kompeten, berakar pada nilai tetapi berpikiran global, menguasai teknologi tetapi tetap memiliki etika. HMI memiliki kesempatan sejarah untuk melahirkan generasi tersebut. Maka, tantangan Kongres Bandar Lampung bukan sekadar memilih siapa yang akan memimpin HMI hari ini, tetapi menentukan kader seperti apa yang akan memimpin Indonesia dan ikut menentukan arah peradaban dunia pada 2045. HMI tidak perlu meninggalkan tradisi perjuangannya. HMI hanya perlu memperluas medan perjuangan: dari ruang-ruang diskusi menuju laboratorium, dari mimbar menuju pusat riset, dari aktivisme menuju inovasi, dan dari Indonesia menuju dunia.
