Tag: HMI

(Berikut adalah tulisan Alm. Wahyu Minarno yang dimuat di Majalah Sinergia No. 1 Vol. 15 (Juli 2010) pada rubrik Opini)

Ada empat hal yang ingin saya sampaikan dalam tulisan sederhana ini. Pertama, menempatkan HMI dalam konteks kebangsaan, yakni politik. Kedua, politik itu sendiri, terutama politik dalam konteks HMI. Ketiga, relasi antara HMI dengan politik, yang akan diletakkan pada konteks perkaderan. Keempat, tentang apa yang semestinya dilakukan oleh HMI terkait dengan kondisi perkaderan.

Keempat hal tersebut penting dibaca ulang dalam melihat keberadaan HMI saat ini, khususnya pada wilayah kaderisasi, dimana dalam Anggaran Dasar (AD HMI) telah ditetapkan sebagai peran dari HMI yang terdapat beberapa hal yang harus ditata kembali. Sehingga, HMI tidak mudah terjebak apalagi keliru dalam memilih antara kaderisasi politik, atau politisasi perkaderan.

Revisit HMI

Tepat 5 Februari 1947, dalam satu ruang kuliah Sekolah Tinggi Islam (STI, sekarang UII), Lafran Pane bersama beberapa mahasiswa Islam lainnya membangun pondasi dasar organisasi yang turut mewarnai kanvas peradaban Indonesia. Saat itu, HMI dikenal banyak melahirkan pemikir dan pejuang bangsa. Sedikit berbeda dengan latar belakang dan tujuan didirikannya HMI pada masa awal berdirinya dengan konteks sekarang.

Jika pada awal berdirinya HMI memiliki tujuan untuk mempertahankan kemederkaan bangsa, mempertinggi derajat masyarakat, serta menegakkan syi’ar Islam, maka pada perkembangannya, HMI memiliki misi untuk membina dan melahirkan kader akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan memiliki tanggung jawab dalam perwujudan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

Secara substansial, kedua tujuan tersebut sama. Hanya saja perbedaannya terletak pada penekanan wilayah implikasi, yaitu latar belakang serta tujuan didirikannya HMI dalam menjawab secara kongkrit pertanyaan tentang mengapa dan untuk siapa HMI ada.

Kini HMI mulai mengalami pergeseran kecenderungan, yang akan berakibat pada perubahan paradigma. HMI telah mengalami disfungsi dan peran. Dengan begitu, wajar jika Nurcholis Madjid mengatakan bahwa sebaiknya HMI dibubarkan karena fungsi dan peran sudah lepas dari awal HMI didirikan.

Lantas, apakah HMI masih relevan untuk terus eksis? Kedepan yang harus dilakukan kader HMI adalah merevisi HMI (fungsi dan peran), kemudian mengkontekstualisasikannya dengan realitas (Keislaman-Kemahasiswaan-Keindonesiaan).

Kaderisasi atau Politisasi

Sebagai organisasi perkaderan, HMI menjadi basis paling penting untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas organisasi pada wilayah eksternal, yaitu perjuangan. Namun, kaderisasi dari HMI itu kini telah terkontaminasi atau terintervensi oleh kepentingan lain sehingga dapat dipastikan bahwa masa depan HMI akan terancam. Sebab, saat ini, dominasi perkaderan HMI tercurah pada politik.

Selain memiliki basis nilai, politik juga meniscayakan beragam pola serta metode dalam perwujudan cita-cita dari sebuah perjuangan. Namun jika politik dimaknai sebagai proses untuk mewujudkan cita-cita dengan menghalalkan segala cara, maka secara tidak langsung politik telah kehilangan makna sejatinya. Politik seperti itu, jika lebih dominan dari fungsi dalam konteks HMI, dapat dipastikan arah gerak HMI akan bertentangan dengan harapan para pendiri HMI.

HMI harus dikembalikan pada fungsi dan perannya yang ideal, sebagaimana yang telah ditetapkan pada pengambilan keputusan tertinggi (kongres). Sebab, ke-ideal-an itu mulai luntur. Misal, Latihan Kader (LK) I yang semestinya dilaksanakan dengan durasi waktu lebih lama untuk materi wajib, kini mulai mengalami pergeseran, menjadi lebih singkat dan tidak berbobot. Bahkan, beberapa instrument perkaderan pun (terutama Badan Pengelola Latihan) telah mulai keluar dari jalurnya untuk mengatakan politis (khususnya di Yogyakarta, dalam beberapa tahun ini). Perkaderan di HMI sekarang telah mengalami kaderisasi politik, atau politisasi perkaderan, itu adalah pilihan, bukan takdir.

Ada beberapa hal yang harus ditata kembali oleh HMI kedepan.

Pertama, HMI harus menata kembali perkaderannya, yang meliputi instrument pengelolanya, sistem perkaderan pada mekanisme pelaksanaannya, serta tujuan dari perkaderan itu sendiri. Penataan kembali perkaderan di HMI, tentu harus merujuk pada beberapa hal penting yang seharusnya dijadikan sebagai dasar bagi perkaderan tersebut, yaitu tujuan umum perkaderan (fungsi dan peran HMI), pedoman perkaderan (peraturan organisasi), kontekstualisasi terhadap iklim dan kondisi masing-masing pelaksana perkaderan (Cabang dan Komisariat). Sintesa dari tiga hal ini akan menghasilkan format perkaderan yang tepat dan kontekstual di masing-masing wilayah di seluruh nusantara, tanpa melepaskan substansi dari perkaderan HMI itu sendiri.

Kedua, HMI tidak boleh terjebak pada wilayah pendikotomian antara kualitas dan kuantitas. Artinya, bahwa keduanya harus berjalan secara sinergis. Jangan berfikir tentang mana yang harus didahulukan. Mengapa demikian? karena antara keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, hubungan interdependensif.

Ketiga, sebagai bahan acuan untuk keputusan berikutnya mengenai perkaderan HMI, masing-masing Cabang atau Komisariat, setidaknya selalu melakukan kajian seputar perkaderan. Hal ini untuk melakukan pembacaan terhadap perkembangan-perkembangan yang ada di lapangan. Juga untuk melakukan pengayaan terhadap isi dari perkaderan tersebut.

Menjelang Kongres HMI XXVII di Jakarta, paling tidak hal itu bisa menjadi tawaran dari masing-masing Cabang untuk kemudian diperdebatkan secara serius dan produktif. Sehingga HMI diharapkan akan mampu melahirkan formulasi perkaderan sebagai acuan umum, tanpa melupakan konteks lokalitas masing-masing Cabang atau Komisariat. Kongres HMI XXVII ke depan, minimal harus lebih mengedepankan dialektika produktif yang terarah pada masa depan HMI, bukan didominasi oleh kecenderungan politik praktis semata (misalnya lobi-lobi dalam pemenangan kandidat Calon Ketua Umum PB HMI). Karena hal tersebut akan dicontoh oleh para kader lainnya di HMI. Perlu juga dipahami, apapun yang sedang terjadi sekarang, itulah dinamika HMI, tinggal bagaimana kita menyikapi hal itu.

Sebagai penutup, terkait dengan kiprah HMI di masyarakat, baik pada wilayah ke-islaman, kemahasiswaan maupun ke-indonesiaan, mengutip H. Isa Anshari:

“…hanya api yang bisa menyalakan kayu, hanya kayu yang menyala yang bisa menyalakan kayu-kayu yang lain. Hanya yang hak yang bisa meyakinkan hati, hanya hati yang yakin yang bisa meyakinkan hati-hati yang lain…”

Untuk HMI, tetaplah selalu berkarya, jangan pernah berhenti mendayung, jika HMI tidak mau terbawa arus.

Oleh: Wahyu Minarno (Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta 2010)

Yogyakarta, Sabtu 23 Mei 2026 – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus berupaya mendekatkan program Haji Muda ke kalangan generasi z dan milenial. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan menggelar forum diskusi bersama sejumlah Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) terkemuka di Yogyakarta, seperti Arena, Ekspresi, Nuansa, dan LAPMI Sinergi, pada Sabtu, 23 Mei 2026. Bertempat di Soeltan Cafe, Banguntapan, acara ini dirancang sebagai ruang dialog terbuka untuk menyerap langsung aspirasi para jurnalis kampus guna merumuskan strategi komunikasi yang lebih kreatif, adaptif, dan sesuai dengan tren anak muda masa kini.

Dalam sambutannya, Sekretaris BPKH, H. Ahmad Zaky, M.B.A., menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar saat ini adalah membangun literasi keuangan haji dengan narasi yang relevan bagi anak muda. Beliau menekankan pentingnya menjembatani nilai-nilai ibadah agar bisa sejalan dengan gaya hidup serta cita-cita generasi masa kini. Diskusi yang dipandu oleh Kang Mukhotib selaku mantan Pemimpin Umum LPM Arena ini melahirkan berbagai ide segar, mulai dari optimalisasi media digital, pemanfaatan teknik storytelling yang mengangkat pengalaman nyata jamaah haji usia muda, hingga upaya mengikis stigma lama bahwa ibadah haji adalah platform ibadah yang khusus untuk lansia saja.

Inisiatif BPKH ini pun mendapat respons positif dari kalangan mahasiswa. Direktur LAPMI Sinergi, Abil Arqam Lubis, menilai bahwa langkah merangkul pers mahasiswa sangat tepat karena sebagai motor penggerak opini di kampus, LPM dapat membantu menerjemahkan program BPKH agar lebih logis dan menarik bagi mahasiswa. Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Komunikasi Strategis BPKH, Demmy R Budiawan, menegaskan pentingnya kolaborasi kelembagaan yang berkelanjutan agar edukasi mengenai haji muda ini dapat menyebar secara lebih luas dan organik di lingkungan akademis.

Reporter: Bagus Budiman

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta resmi melantik Badan Pengelola Latihan (BPL) pada Jumat (3/4) di Aula Teras Malioboro 1. Pelantikan ini menandai dimulainya kepengurusan baru yang akan bertanggung jawab atas sistem training dan kaderisasi HMI di tingkat cabang.

Pelantikan dihadiri kader, pengurus, dan alumni HMI, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Agenda ini difokuskan pada penguatan sistem kaderisasi yang dinilai perlu beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.

Ketua Umum BPL HMI Cabang Yogyakarta, Ihlasul Amal, menegaskan arah baru kaderisasi yang akan dijalankan. Ia menyebut, pendekatan training ke depan harus berbasis riset dan berangkat dari persoalan nyata di masyarakat.

“Kita harus membangun iklim training yang berbasis riset serta berangkat dari masalah. Dengan begitu, kader tidak hanya memahami teori, tetapi mampu memberikan solusi,” ujarnya.

Amal juga mengingatkan bahwa daya tarik HMI di mata calon kader terletak pada ideologi dan nilai yang ditawarkan organisasi. Menurutnya, jika aspek tersebut tidak dikelola dengan baik, HMI berpotensi ditinggalkan.

“Apa yang dilihat oleh calon kader adalah ideologi dan nilai-nilai HMI. Jika itu tidak dikemas dengan baik, HMI akan ditinggalkan. Menghidupkan kaderisasi adalah tugas bersama, dari kader, pengurus hingga alumni,” katanya.

Dalam sesi materi, Dr. Amin Tohari menyoroti pentingnya transformasi sistem training. Ia menilai, selama ini pelatihan HMI kerap terjebak pada pola formal yang kurang mendorong daya analisis kader.

“Training HMI harus menjadi ruang produksi pengetahuan yang mampu membaca realitas sosial secara mendalam,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Sri Wahyuni, mantan Ketua Umum BPL HMI Cabang Yogyakarta periode 2002–2004, menekankan bahwa kekuatan HMI terletak pada konsistensi kaderisasi yang terstruktur.

“HMI kuat karena kaderisasinya. Ini harus dijaga untuk melahirkan pemimpin masa depan,” katanya.

Dari perspektif pengembangan sumber daya manusia, Dyah Ayu Listyarini dari BLKPP DIY menilai peningkatan kualitas SDM menjadi kunci menghadapi tantangan global. Ia menyebut organisasi kemahasiswaan memiliki peran strategis dalam membentuk kapasitas tersebut.

Selain isu sistem dan kualitas, kritik terhadap kultur organisasi juga mencuat dalam forum tersebut. Chumaidi Syarif Romas menolak praktik senioritas yang tidak berbasis pada kapasitas.

“Saya tidak suka kultur senioritas yang tidak berdasar. Semua harus sama dan egaliter, baik di tingkat kader maupun alumni,” ujarnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan peran BPL sebagai pengelola utama sistem training HMI Cabang Yogyakarta. Melalui pendekatan berbasis riset dan penegasan nilai egaliter, kaderisasi diharapkan mampu melahirkan kader yang kritis, solutif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Reporter: Ariefiansyah Ibnu Ramadhan

Oleh: Nuri Abdul Aziz (Sekretaris Umum HMI Cabang Yogyakarta)

Lima Februari bukanlah sekadar rutinitas seremonial dalam kalender organisasi. Tanggal ini merupakan monumen kesadaran yang lahir di rahim Sekolah Tinggi Islam (STI) Yogyakarta. Di tengah bara revolusi 1947, HMI muncul bukan sebagai pelengkap dekoratif dalam sejarah, melainkan sebagai tesis kritis atas kegelisahan masa depan umat dan bangsa.

Sebagai kader yang berproses di HMI Cabang Yogyakarta, kita memikul beban sejarah sekaligus kehormatan yang masif. Kota ini menjadi saksi bisu saat gagasan integrasi nilai Islam dan keindonesiaan diformulasikan secara organisatoris untuk pertama kalinya.

Intelektualitas sebagai Basis Eksistensi

Kelahiran HMI di lingkungan akademis mempertegas bahwa identitas fundamental kader adalah kekuatan intelektual. HMI tidak dirancang hanya untuk memobilisasi massa demi kepentingan pragmatis, melainkan untuk menghimpun pemikiran kritis yang mampu membedah tantangan zaman. Refleksi usia ke-79 ini seharusnya menjadi cermin retak bagi kita semua untuk mempertanyakan sejauh mana tradisi literasi dan dialektika intelektual masih menjadi denyut nadi organisasi.

Kita tak boleh terjebak dalam romantisme sejarah yang melenakan. Kebesaran HMI tidak diukur dari kejayaan para pendahulu, melainkan dari kontribusi nyata yang mampu kita berikan bagi bangsa saat ini.

Tujuan HMI yang tertuang dalam Pasal 4 AD HMI mengenai terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT merupakan kompas yang tidak boleh bergeser sedikit pun. Di tengah gempuran globalisasi dan disrupsi digital yang sering kali mencabut akar nilai, HMI wajib berdiri tegak sebagai organisasi independen yang hanya berpihak pada kebenaran objektif.

Masyarakat saat ini menuntut aksi nyata dan bukan sekadar parade retorika yang hampa. Kader HMI harus bertransformasi menjadi ‘Insan Pencipta” yang menawarkan solusi konkret atas carut-marut persoalan ekonomi, sosial, dan hukum di negeri ini.

Komitmen Cabang Yogyakarta

Memasuki usia ke-79, HMI Cabang Yogyakarta sebagai titik nol perjuangan organisasi berkomitmen untuk tetap menjadi motor penggerak perkaderan yang berkualitas. Kita harus menjamin bahwa setiap individu yang lahir dari rahim organisasi ini memiliki integritas moral yang kokoh sekaligus kedalaman ilmu yang mumpuni.

Perjalanan ke depan akan semakin terjal dan tantangan akan kian kompleks. Namun, selama semboyan “Yakin Usaha Sampai” masih terhujam kuat dalam sanubari, maka tidak ada badai sejarah yang tidak mampu kita lalui. Mari kita lanjutkan estafet perjuangan ini dengan penuh martabat.

Bahagia HMI. Jayalah Kohati. Yakin Usaha Sampai!

Sinergianews.id – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Tengah–DIY menggelar aksi sosial dan kepedulian terhadap korban banjir rob di wilayah Pantura Sayung, Demak, pada Jumat (4/7/2025).

Dalam aksi tersebut, mereka membagikan makanan gratis Jumat berkah serta selebaran yang berisi permohonan maaf dan tuntutan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) Badko HMI Jateng-DIY, Ahmad Rizqinal Mubarok menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat pengguna jalan Pantura atas keterhambatan lalu lintas akibat banjir Rob yang tidak selesai-selesai ini.

“Kami dari Badko HMI Jateng-DIY meminta maaf kepada seluruh pengguna jalan Pantura Demak, Jawa Tengah atas keterhambatan dan ketidaknyamanan dalam perjalanan saat melewati Sayung Demak,” kata Rizqi.

Menurut Rizqi, permohonan maaf tersebut juga merupakan bentuk sindiran kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang dinilai lambat dalam menangani krisis banjir rob di Sayung, Demak.

“Permohonan maaf ini kami tujukan kepada masyarakat, tapi juga mengatasnamakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang terbilang lamban menangani banjir rob ini. Padahal beliau sudah lebih dari 100 hari menjabat, namun kondisi tidak kunjung membaik,” jelasnya.

Banjir rob yang melanda kawasan Sayung telah berlangsung selama berbulan-bulan dan memberikan dampak luas. Selain menyebabkan kemacetan dan waktu tempuh yang panjang, air rob juga berdampak pada kerusakan kendaraan serta penurunan kualitas ekonomi warga.

“Banyak kendaraan yang mogok saat aksi berlangsung. Warga mengeluhkan sepeda motor mereka cepat keropos akibat air rob yang bersifat korosif,” kata Rizqi.

Melalui aksi ini, Badko HMI Jateng-DIY mendesak Gubernur Ahmad Luthfi agar segera melakukan langkah-langkah konkret dan progresif untuk menyelesaikan masalah ini.

“Kami melihat turunnya Gubernur ke Sayung hanya formalitas semata, saat lokasi ini sedang ramai dibicarakan publik. Tapi setelah itu, tidak ada solusi nyata. Masalah ini seperti dibiarkan begitu saja,” kritik Rizqi.

Badko HMI menegaskan bahwa perhatian pemerintah seharusnya tidak hanya berhenti pada kunjungan seremonial. Mereka menuntut tindakan nyata dan berkelanjutan, bukan hanya pencitraan di tengah penderitaan warga.

“Kami ingin ada langkah serius, bukan hanya dokumentasi turun ke lapangan. Warga sudah cukup menderita dan tidak boleh terus dibiarkan,” pungkas Ahmad Rizqinal.

Aksi ditutup dengan pembagian makanan gratis dan selebaran yang ditujukan kepada masyarakat sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap korban banjir rob, sekaligus sebagai pesan moral kepada pemerintah agar lebih cepat dan sigap dalam menangani masalah.