Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan menggantikannya dengan Nanik S. Deyang bukan sekadar pergantian birokrat biasa. Di balik alasan normatif seperti penegakan kedisiplinan SOP dan penanganan kasus dugaan mark-up anggaran, momentum ini mengonfirmasi adanya pergeseran peta kekuatan di lingkaran dalam kekuasaan. Jika dibedah, fenomena bongkar pasang posisi strategis ini sangat relevan dibaca melalui lensa Teori Sirkulasi Elit yang digagas oleh sosiolog politik Vilfredo Pareto.
Pareto membagi masyarakat ke dalam dua kelompok besar: elit (mereka yang memegang kekuasaan) dan non-elit. Di dalam kelompok elit sendiri, terdapat dinamika perputaran kekuasaan yang konstan demi mempertahankan dominasi dan stabilitas. Pareto membagi watak elit menjadi dua karakter psikologis: “Singa” (Lions) yang mengandalkan kekuatan fisik, loyalitas mutlak, dan integritas kaku; serta “Rubah” (Foxes) yang mengandalkan kelihaian, diplomasi, keluwesan taktis, serta kemampuan manipulasi opini publik.
Sejak awal pembentukannya, BGN merupakan episentrum program mercusuar pemerintah: Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan alokasi anggaran yang sangat masif—bahkan setelah diefisiensikan—lembaga ini menjelma menjadi “kue kekuasaan” yang paling diperebutkan oleh faksi-faksi elit politik di Indonesia.
Dadan Hindayana, seorang akademisi yang awalnya diletakkan untuk memberikan legitimasi teknokratis pada program ini, diposisikan menyerupai karakter “Singa”. Ia fokus pada pembangunan infrastruktur awal program, namun rentan terjebak dalam jebakan birokrasi yang kaku serta tersandung isu penyalahgunaan wewenang. Ketika tata kelola dianggap melonggar dan stabilitas politik program ini terancam oleh isu korupsi pengadaan, hukum besi sirkulasi elit bekerja: sang Singa yang mulai melemah harus disingkirkan demi menjaga marwah rezim.
Masuknya Nanik S. Deyang sebagai nakhoda baru mengonfirmasi naiknya karakter “Rubah” dalam sirkulasi elit BGN. Memiliki latar belakang jurnalis senior yang kritis serta rekam jejak panjang sebagai loyalis taktis Prabowo sejak Pilpres 2019, Nanik membawa modal politik yang berbeda. Watak “Rubah” tercermin dari kemampuannya mengelola narasi publik dan bermanuver di ranah komunikasi investigatif. Langkah awal Nanik yang langsung mengumumkan efisiensi anggaran tanpa memotong target sasaran penerima adalah bentuk kelihaian taktis khas elit kelompok ini untuk meredam kegaduhan publik sekaligus mengamankan legitimasi politik pemerintah.
Pergantian ini memperlihatkan bahwa di Indonesia, kontrol atas lembaga basah dengan anggaran ratusan triliun tidak boleh jatuh ke tangan figur yang tidak memiliki kedekatan politik “lingkaran satu”. Konsolidasi kekuasaan menuntut adanya loyalitas penuh yang dikombinasikan dengan kemampuan mengendalikan badai opini publik.
Sirkulasi dari Dadan ke Nanik bukan tentang perbaikan teknis pemenuhan gizi anak bangsa secara murni, melainkan sebuah proses penyaringan internal di mana elit penguasa sedang membersihkan struktur dari figur yang dianggap menjadi liabilitas (beban politik). Pengisian posisi strategis ini oleh loyalis tulen memastikan bahwa kendali atas program populis paling strategis tetap berada di bawah kendali faksi elit yang paling dipercaya oleh presiden.
Pada akhirnya, Badan Gizi Nasional hanyalah satu dari sekian banyak panggung pertarungan elit di Indonesia. Berdasarkan Teori Sirkulasi Elit Pareto, pergantian ini mengingatkan kita pada satu realitas politik yang jujur namun getir: kebijakan publik dan struktur kelembagaan negara sering kali dirombak bukan semata-mata demi efektivitas pelayanan warga, melainkan sebagai instrumen bagi para elit untuk mendistribusikan ulang pengaruh, mengamankan logistik, dan memastikan roda kekuasaan mereka tetap berputar stabil di puncak piramida.
