Oleh: Nuri Abdul Aziz (Sekretaris Umum HMI Cabang Yogyakarta)
Hari ini, tanah air kita melangkah ke usia 81 tahun. Delapan puluh satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan sebuah janji suci: merdeka dari segala bentuk penjajahan, merdeka untuk menentukan nasib sendiri, dan merdeka untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, mari kita letakkan tangan di dada dan jujur pada nurani: Apakah kemerdekaan yang kita rayakan hari ini adalah kemerdekaan yang seutuhnya dinikmati oleh rakyat jelata, ataukah sekadar panggung kemewahan bagi segelintir oligarki?
Di usia yang ke-81 ini, di bawah bayang-bayang kekuasaan rezim Prabowo-Gibran, republik ini sedang diuji fondasi moral dan konstitusionalnya. Alih-alih mendengar jeritan rakyat yang terhimpit oleh mahalnya harga kebutuhan pokok, runtuhnya daya beli, serta masifnya perampasan ruang hidup di berbagai daerah, negara justru kerap hadir sebagai pelindung para pemodal. Kebijakan-kebijakan yang lahir sering kali mengkhianati amanat penderitaan rakyat. Demokrasi dikebiri, kebebasan berpendapat dibungkam dengan instrumen kekuasaan, dan hukum ditekuk demi melanggengkan kepentingan kekeluargaan serta kekuasaan elit.
Hari ini, penindasan tidak lagi datang dengan laras senjata penjajah asing, melainkan hadir melalui regulasi yang menyingkirkan petani dari tanahnya, nelayan dari lautnya, dan warga dari masa depannya. Ini adalah bentuk kolonialisme gaya baru, yaitu penindasan yang dilegalkan oleh tangan-tangan penguasa negeri sendiri.
Akar Sejarah: Mengingat Kembali Tujuan Abadi HMI
Refleksi kemerdekaan ini membawa kita kembali pada memori kolektif kelahiran Himpunan Mahasiswa Islam di Yogyakarta pada 5 Februari 1947 silam. Ketika Lafran Pane bersama para pendiri lainnya mendirikan organisasi ini, ada dua tujuan utama yang diletakkan sebagai fondasi dasar: mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.
Dua tujuan mulia tersebut tidak pernah dirumuskan untuk berdiri netral di atas ketidakadilan. Sejak hari pertama kelahirannya, HMI diikat oleh sumpah ganda: mencintai Republik ini secara mutlak sekaligus menolak segala bentuk tirani yang merendahkan harkat dan martabat rakyat. Ketika hari ini republik yang diperjuangkan para pendahulu justru dibajak oleh kepentingan oligarki dan penguasa yang menindas, maka menghidupkan kembali roh perjuangan awal HMI adalah sebuah keniscayaan sejarah.
Menyalakan Lentera Perlawanan: Manifestasi 5 Kualitas Insan Cita HMI
Di tengah gelapnya horison politik nasional, di sinilah letak ujian historis bagi kita untuk kembali menghidupkan nilai-nilai fundamental perjuangan melalui Lima Kualitas Insan Cita sebagai senjata moral dan intelektual dalam melawan segala bentuk tirani penindasan:
- Insan Akademis: Perlawanan terhadap rezim yang zalim tidak boleh dibangun atas dasar emosi semata, melainkan harus berakar pada ketajaman nalar, penguasaan ilmu pengetahuan, dan analisis kritis yang objektif. Kebijakan-kebijakan ugal-ugalan penguasa harus dibongkar dengan argumentasi ilmiah yang tak terbantahkan agar kebenaran tampil menerangi kegelapan birokrasi.
- Insan Pencipta: Keadaan tertindas menuntut lahirnya gagasan-gagasan alternatif yang solutif. Insan pencipta adalah mereka yang tidak tunduk pada kemandekan structures, melainkan mampu merumuskan model tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih berkeadilan bagi rakyat kecil yang terpinggirkan oleh ambisi kekuasaan oligarki.
- Insan Pengabdi: Ilmu dan gagasan tidak memiliki arti jika berjarak dari penderitaan rakyat. Pengabdian sejati menuntut keberpihakan mutlak kepada kaum tertindas, seperti petani, buruh, nelayan, dan masyarakat adat yang ruang hidupnya dirampas demi kepentingan segelintir pemodal.
- Insan Bernapas Islam: Nilai-nilai keislaman yang diperjuangkan harus menjadi inspirasi pembebasan dari segala bentuk kezaliman. Islam yang inklusif dan transformatif tidak menoleransi penindasan atas manusia, sehingga setiap kader wajib berdiri tegak membela kebenaran di atas nilai-nilai tauhid dan kemanusiaan.
- Insan Penanggung Jawab Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur: Kader HMI tidak boleh menjadi penonton pasif saat republik ini diseret menuju jurang kehancuran. Tanggung jawab sejarah menuntut keberanian untuk mengambil peran aktif memimpin gerakan moral dan perlawanan konstitusional demi terwujudnya tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan diridhai Allah SWT.
Memperingati HUT RI ke-81 bukan sekadar tentang seremoni dan pengibaran bendera, melainkan panggilan jiwa untuk merawat republik ini dari bahaya tirani. Selama ketidakadilan masih merajalela dan suara rakyat terus dibungkam, perlawanan konstitusional adalah kewajiban sejarah yang tidak boleh padam.