Bersama BPL, Chumaidi Syarif Romas dan Al Makin Ajak Kader HMI Pertajam Kepekaan Sosial dan Intelektual

Yogyakarta, Sinergianews.id – Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta menyelenggarakan diskusi publik untuk memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu, 21 Juni 2026 ini mengusung tema “Kritik Ideologi HMI dan Amandemen NDP, Tantangan Era Keragaman dan Kemajemukan Global”. Acara yang bertempat di Yogyakarta ini menghadirkan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr.Phil. H. Al Makin sebagai narasumber utama dan Ketua Umum PB HMI periode 1976 hingga 1978 Bang Chumaidi Syarif Romas selaku penanggap.

Diskusi berjalan interaktif sejak dimulai pada pukul 16.30 WIB. Dalam pemaparannya, Prof. Al Makin mengajak para kader untuk mempertajam kepekaan intelektual dan sosial. Beliau menegaskan bahwa kader HMI harus mampu membaca perubahan zaman secara kritis serta memahami dinamika sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kesadaran historis menjadi poin penting yang disorot karena ketidakmampuan membaca realitas zaman dapat menyebabkan hilangnya relevansi gerakan organisasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia menuntut organisasi ini untuk terus merawat tradisi intelektual yang kritis dan responsif.

Setelah jeda salat Magrib, diskusi dilanjutkan dengan tanggapan dari Bang Chumaidi Syarif Romas. Beliau memberikan refleksi mendalam mengenai arah perjuangan kader dan mengingatkan agar mereka senantiasa berpihak pada nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam kesempatan tersebut, tokoh senior ini menegaskan bahwa organisasi tidak boleh menjadikan Al-Qur’an sebagai ideologi. Menurutnya, ideologi merupakan produk pemikiran manusia yang mengikat kelompok tertentu, sedangkan Al-Qur’an adalah wahyu universal. Idealisme organisasi harus bersumber dari nilai Al-Qur’an yang diterjemahkan secara kontekstual untuk menjawab persoalan umat dan bangsa.

Hingga ditutup pada pukul 19.30 WIB, forum ini merumuskan empat poin rekomendasi penting. Pertama, organisasi perlu mempertegas posisi dan sikap dalam merespons persoalan sosial, politik, ekonomi, dan kebangsaan. Kedua, forum diskusi dan pelatihan HMI tidak boleh sekadar menjadi ruang kajian teoretis, tetapi harus mampu melahirkan gerakan nyata yang berbasis analisis kritis terhadap realitas sosial.

Ketiga, nilai Al-Qur’an harus diterjemahkan secara kontekstual sebagai landasan moral dan etik tanpa mereduksi wahyu menjadi ideologi kelompok. Terakhir, poin keempat menegaskan pentingnya membangun gerakan yang berpijak pada kombinasi idealisme keislaman dan keindonesiaan guna menghadirkan kontribusi nyata bagi kemanusiaan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *